Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Dasar Organisasi

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ;
  4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
  5. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah

Fungsi

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi terdiri atas 3 seksi yaitu Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi, Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah, dengan tugas :

  • Seksi Tata Kelola Persandian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
  • Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
  • Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah.

 

 

Login

Reset Your Password