pemda diminta susun

Pemda Diminta Susun Rencana Induk Keamanan Informasi

Salatiga – Pemerintah daerah diminta menyusun rencana induk keamanan informasi untuk daerahnya. Terlebih, dengan semakin meningkatnya teknologi informasi, dan tingginya tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal itu ditegaskan Direktorat Proteksi Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Egia Kerta Anggara, saat Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
butuh kerjasama

Butuh Kerja Sama Masyarakat untuk Amankan Informasi

Semarang – Pengamanan data dan informasi pemerintah bukan saja menjadi tanggung jawab pengelolanya. Lebih dari itu, butuh kerja sama seluruh masyarakat untuk bersama menjaga keamanan informasi. Saat menerima peserta Studi Ekskursi Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah,
perlindungan fisik saja tak cukup

Perlindungan Fisik Saja Tak Cukup

Semarang – Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan banyaknya aplikasi, membuat ancaman keamanan informasi meningkat. Sandiman sebagai insan pengelola persandian pun dituntut kesiapan dan kemampuannya dalam menjaga keamanan informasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Sudarman SH MM,
amankan data

Amankan Data, Internal Pemprov Harus Kuat

Ambarawa – Pengelola sandi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dituntut lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keamanan informasi. Terlebih, di era keterbukaan dan globalisasi yang berdampak pada mudahnya masyarakat memeroleh informasi, bahkan ada jaminan Undang-undang. Saat Pembukaan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Persandian Daerah Tahun 2017 di Hotel Nugraha Wisata, Bandungan, Ambarawa, Rabu
upload jatengprov

Persandian Dituntut Mampu Jamin Keamanan Informasi

Semarang – Beralihnya tata kelola pemerintah menuju era digital, berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Karenanya, perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Sudarman SH MM menyampaikan pergerakan tata kelola pemerintahan menuju era digital,
hati hati

Hati-hati, Risiko Tanggung Sendiri

Semarang – Enam aparatur sipil negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan Dharma Persandian dari Lembaga Sandi Negara. Mereka adalah Surana SSos dan Sahadi (Dharma Persandian XX Tahun), Sri Erwati SE, Sri Purwaningsih, Lies Mardiani SH, serta Yunizar (Dharma Persandian XXX Tahun). Pin dan piagam penghargaan
jateng siapkan

Jateng Siapkan Tim lncident Response Keamanan Informasi

Semarang – Masih ingat dengan ancaman Wanna Cry di dunia internet belum lama ini, peretasan sejumlahwebsite, atau bahkan pembobolan bank melalui SMS? Mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri mengungkapkan merebaknya penggunaan internet dengan teknologi yang semakin canggih membuat tindakan
enigma-machine_3073980b

MENGENAL PERSANDIAN INDONESIA

  “Persandian, apa itu? Panganan opo to kuwi ?” Mungkin pertanyaan itu juga yang ada di benak Anda jika mendengar kata persandian. Secara luas, persandian juga dikenal dengan sebutan kriptologi, yang berasal dari bahasa latin “kriptos” yang berarti tersembunyi (rahasia) dan “logos” yang artinya ilmu. Jadi kriptologi adalah ilmu atau

PROFIL BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

A. DASAR ORGANISASI : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ; Peraturan Daerah Nomor