Dimanja, Tapi Tak Boleh Manja

Semarang – Pengembangan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, melalui teknologi, pemerintah bisa berdialog langsung dengan masyarakat, dan masyarakat pun bisa mengakses informasi seputar Jawa Tengah dengan lebih mudah.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Fuad Hidayat menyampaikan teknologi informasi sudah sangat menentukan proses peradaban. Komunikasi tidak hanya bisa dilakukan satu arah, namun dengan memanfaatkan media sosial, komunikasi dapat berlangsung dua arah.

“Dalam konteks studi administrasi publik, yakni di dalam ilmu komunikasi pemerintahan, bagaimana government harus membangun komunikasi dengan masyarakat. Kalau dulu masyarakat itu warga atau rakyat, tapi sekarang bisa citizen, dan para pengguna sosmed,” bebernya, pada Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, di Aula Lantai IV Diskominfo Jateng, Rabu (7/3).

Dalam hal ini, imbuh Fuad, Diskominfo memegang peranan sangat penting untuk bisa mengembangkan teknologi informasi dalam membuka akses komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan masyarakat. Tidak hanya melalui dialektika gagasan, ide, program, data, maupun statistik, tapi juga bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi memperoleh informasi Jawa Tengah. Dengan begitu akan terwujud smart provincesmart government dan smart netizen.

Dikatakan, ada tiga aspek yang mesti diperhatikan. Yakni konten, instrumen, dan sumber daya manusia (SDM). Ketiganya menjadi kebutuhan yang tak bisa dipisahkan. Konten yang ditampilkan mesti valid, up to date, dan dipaparkan secara menarik. Sehingga, data dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, dan menarik bagi generasi muda milenial.

“Masing-masing instansi mungkin punya data yang berbeda. Kadang saya bingung, misalnya mencari data jumlah penduduk miskin, di web ini sekian, di webyang lain beda lagi. Indikatornya apa? Ini harus disinkronkan. Dan sebagai sumber data utama, Kominfo mesti meng-collect dengan pemangku kepentingan lain, menjadi konten yang valid dan up to date,” terang Fuad.

Dari aspek instrumen, juga mesti diperhatikan. Jangan sampai kontennya sudah bagus, ternyata tidak bisa diakses, percuma saja. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) pun mesti benar-benar diperhatikan. Sebab, konten yang bagus, dengan instrumen memadai, mesti ditunjang dengan pengelolaan dari SDM yang handal.

“Ketiganya itu harus menjadi dasar penyusunan renja (rencana kerja). Kalau perlu dimanjakan ya manjakan saja. Tapi tidak boleh manja,” tegasnya.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan, selama ini teknologi informasi sudah dikembangkan dalam menunjang pemerintahan. Dia menunjuk contoh Government Resources Management System (GRMS) yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Melalui sistem yang telah berjalan tersebut, pimpinan bisa mengontrol pembangunan secara real time. Saat ini seluruh SKPD juga sudah terbiasa dengan sistem elektronik tersebut.

“Yang penting juga adalah keamanan informasi, sehingga informasi yang disusun untuk masyarakat terjamin keamanannya. Jangan sampai, misalnya informasi di open data, ternyata sudah diubah oleh pihak lain. Ini berbahaya. Kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan informasi ini,” terangnya.

Ditambahkan, selain open datacommand center menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan di Diskominfo Jateng, menuju terwujudnya smart province. Dukungan dari seluruh SKPD sangat diperlukan dalam mencapainya. Terutama, dalam menyiapkan SDM pengelola aduan masyarakat, maupun pengelola data dan informasi yang terintegrasi. Apalagi, saat ini keterbukaan informasi berbasis data menjadi tuntutan masyarakat.

Kabid infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Arif Djatmiko menyampaikan, prinsipnya, perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan empat pendekatan. Yakni, tematis atau jelas temanya, holistik, integratif, dan spasial. Inovasi teknologi informatika yang dilakukan Diskominfo, sudah termasuk dalam salah satu tema, yaitu tata kelola pemerintahan.

“Holistik jelas diperlukan dalam perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Diumpamakan tubuh, jika sakit satu semuanya akan merasa sakit. Sama halnya dengan integrative. Ada peran-peran di mana kita tidak bisa bergerak sendiri. Harus berkoordinasi dengan pusat, atau turun ke bawah, sebagai bagian dari mengintegrasikan peran,” jelasnya.

Pengamatan terhadap pemetaan kondisi Jawa Tengah diperlukan untuk membangun coverage. Sehingga, data spasial harus menjadi pegangan. Dari hal-hal tersebut, bisa ditentukan perencanaan dengan money follow program priority. Jika program yang diajukan menjadi priorotas utama, anggaran juga akan mengikuti. Tentunya, milestone-nya pun mesti jelas. (Ul, Diskominfo Jateng)