Humas Harus Jadi Penetralisasi Informasi

Klaten – Di era informasi digital, kehumasan pemerintah dituntut lebih kreatif dalam menciptakan dan memanfaatkan saluran komunikasi. Sehingga, pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Terlebih, pada tahun politik 2018 ini di mana suhu akan menghangat dan berkembang dinamis.

“Dalam kondisi seperti ini, humas harus mampu menjadi penetralisasi di tataran informasi dan literasi politik kepada masyarakat. Hal itu demi menjaga kondusivitas wilayah,” beber Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah Drs Budi Wibowo MSi, saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada Pembukaan Kegiatan Sinkronisasi Dan Koordinasi Bidang Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Grand Tjokro Klaten, Rabu (24/1).

Humas, imbuhnya, diharapkan juga mampu mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program-program pembangunan. Bagaimana pun, salah satu fungsi mendasar di bidang kehumasan adalah meningkatkan citra positif lembaga, mempublikasikan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam hal ini, kemajuan teknologi komunikasi harus didayagunakan seoptimal mungkin untuk menunjang kinerja kehumasan. Misalnya, dalam melaksanakan fungsi publikasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pelayanan masyarakat, pemerintah telah membuka kanal-kanal komunikasi melalui berbagai media, termasuk media sosial twitter yang viral. Di era ini, manfaat media sosial tersebut sangat besar seiring dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi.

Di sisi lain, hadirnya teknologi komunikasi yang canggih, juga berdampak negatif jika tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam menggunakan sarana informasi dan komunikasi. Seperti, maraknya content-content negatif, berita bohong (hoax) yang tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat menjadikan persepsi publik yang salah dan dikhawatirkan menimbulkan disintegrasi bangsa.

“Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2017 Istana Bogor menyampaikan bahwa ‘perubahan itu mutlak’. Kehumasan pemerintah juga harus selalu berubah dan beradaptasi secara kreatif mengikuti perkembangan teknologi. Isi media sosial dengan obrolan yang baik dan optimism,” ungkap Budi.

Untuk itu, dia memandang perlu pemahaman dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah agar publikasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lancar dan saling mendukung satu sama lain. Twitter Kemala sebagai salah satu kanal yang kita gunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan masyarakat, dibangun untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih transparan dan terintegrasi, sehingga memberikan dampak praktis dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

“Saya berharap kepada Kepala Diskominfo kabupaten/ kota segera menunjuk personel yang kompeten untuk bertugas sebagai admin, agar dapat bersinergi dengan para admin di tingkat provinsi,” terang Budi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menambahkan, saat ini kemajuan teknologi semakin pesat. Bahkan sudah ada aplikasi web terbaru, yakni Web 3.0 yang semakin canggih di tengah segala keterbukaan infomasi. Hal itu menyebabkan para praktisi, termasuk pemerintahan, harus berhati-hati dalam menggunakan data organisasi atau publiknya dengan tetap memperhatikan tata etika informasi.

Menurutnya, sinergitas seluruh SKPD Provinsi dan jajaran Dinas Komunikasi dan Bagian Humas Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sangat diperlukan agar pemerintah bisa melakukan diseminasi informasi kinerja pemerintah. Termasuk di antaranya adalah sosialisasi tugas masing-masing.

“Selain itu, juga perlu edukasi atau literasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Edukasi dan literasi itu disampaikan melalui berbagai saluran, baik media cetak, media elektronik media sosial, media tradisionalmaupun media komunitas,” tandas Dadang. (Ul, Diskominfo Jateng)