Humas Itu Tak Kelihatan Orangnya, Tapi Hasilnya Tampak

Semarang – Insan humas diharapkan dapat berlaku sebagai server yang mengendalikan layanan dan meneruskan setiap permintaan kepada “server” lain, atau melaksanakan fungsinya sebagai proxy. Namun, dengan proxy, identitasnya menjadi tersembunyi.

“Orang humas itu tidak kelihatan orangnya, tapi hasilnya harus kelihatan. Jadi, mesti difahamkan, jangan harus menonjol humasnya,” beber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri, pada acara Bimbingan Teknis Proxy Humas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Jumat (24/3).

Kendati bekerja di belakang layar, imbuhnya, nilai-nilai kehumasan tetap menjadi yang utama. Sebab, fungsi kehumasan di masing-masing OPD atau BUMD juga memiliki peran untuk mendiseminasikan informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi kepada masyarakat.

Diakui, selama ini terlanjur ada imej, ekspos pemberitaan hanya dilakukan jika ada gubernur. Padahal, gubernur sudah mempersilakan pimpinan SKPD untuk bicara melalui media dengan menyampaikan produk pembangunan. Dalam hal ini Diskominfo bertugas mengonsolidasikan komunikasi kepada publik.

“Bukan berarti seluruh publikasi harus melalui kami. Tidak. Silakan bapak/ ibu kegiatan OPD-nya dipublikasikan. Tapi tolong kami ditembusi apa yang akan dipublikasikan. Sehingga kami bisa mereferensi apa yang ada dari bapak/ ibu itu,” kata Dadang.

Tentunya, tutur mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah ini, prinsip kehumasan dengan mengefektifkan diseminasi informasi, mutlak dilakukan. Humas dituntut menjadi komunikator, inisiator, dan fasilitator ulung. Sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya difahami oleh segelintir orang.

“Jika masyarakat taunya ada berita negatif, ya itulah yang tercermin di masyarakat. Karenanya, bagaimana kita menginformasikan hal-hal positif kepada masyarakat. Kita harus bisa meng-counter info-info yang mungkin karena kurang menjadi salah. Maka fungsi bapak/ ibu yang lebih faham mana yang harus dilakukan OPD-nya masing-masing harus dilakukan dengan sangat tepat,” tegasnya.

Sementara itu, staf khusus Gubernur Jawa Tengah Sunaryo menekankan pentingnya membuat dan menginformasikan data yang valid. Jika data yang disusun salah, formulasi dan “resep” untuk penyelesaian permasalahan akan ikut salah. Sehingga, tidak menjawab persoalan yang ada.

Ditambahkan, data tidak hanya dikumpulkan. Namun, juga dianalisis agar dapat bermanfaat bagi pemerintah, OPD, maupun masyarakat. Data yang dianalisis itu pun dapat disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk informasi publik.

Dia juga menyoroti mengenai informasi yang disampaikan melalui media sosial (medsos). Menurut Sunaryo, informasi yang dibagikan kepada warga jangan hanya tergantung dari isu yang datang. Jika hanya terpaku pada isu yang datang, kegiatan yang dilakukan OPD itu tidak akan terekspos.

“Medsos bisa kontraproduksi kalau caranya salah. Yang sering terjadi, kita tidak menglasifikasikan informasi yang beredar di masyarakat, sehingga kita gagal mengelola informasi untuk kepentingan publik,” kata Sunaryo.

Karenanya, masing-masing OPD mesti pandai mengelola medsos. Termasuk, mengelola isu yang berkembang di masyarakat. Tapi, perlu diingat, opini publik bisa diarahkan kalau datanya lengkap. Diibaratkan, OPD sebagai inteligen kecil dan berperan sebagai proxy humas. (Ul, Diskominfo Jateng)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn