Jaga Suasana Harmonis dalam Perbedaan

Salatiga – Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai puncak pesta demokrasi lima tahunan selalu memunculkan potensi kerawanan. Apabila tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya Pileg dan Pilpres 2019.

Sekretaris Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Dra Ratna Dewajati MT mengatakan potensi kerawanan pemilu harus diantisipasi sedini mungkin. Ia tidak ingin Pemilu diwarnai dengan keributan dan pelanggaran hukum yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan. Sebab hal tersebut akan mengganggu ketertiban masyarakat.

“Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019, khususnya Jawa Tengah, bisa dikatakan sukses apabila dapat berjalan lancar, aman, tertib, partisipasi masyarakat cukup tinggi, tidak ada politik uang serta politisasi SARA,” ujar Ratna saat membuka Dialog Pengelolaan Pendapat Umum (PPU) “Menuju Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Jawa Tengah yang Aman dan Damai”, di Hotel Laras Asri Salatiga, Rabu (17/10).

Dia berharap partisipasi seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kondisivitas. Jangan sampai perbedaan pilihan memunculkan bibit konflik di masyarakat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Yulianto Sudrajat SSos menyampaikan, pihaknya bersama Bawaslu, parpol peserta pemilu, serta tim kampanye calon presiden terus menyuarakan kampanye damai. Menurutnya, pemilu harus dapat diselenggarakan dengan suka cita.

“Masyarakat juga diminta tidak memilih calon pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan, seperti kampanye hitam atau black campaign dan money politics,” beber Yulianto.

Dia berharap budaya tabayun di masyarakat dijunjung tinggi. Sehingga mereka tidak mudah terpancing berbagai isu negatif, termasuk isu SARA. Dan jika warga menjumpai isu negatif yang meresahkan, segera laporkan ke KPU dan Bawaslu.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Ibnu Kuncoro SE MM menyampaikan menjelang Pileg dan Pilpres 2019, radikalisme dan intoleran menjadi musuh yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karenanya, masyarakat, khususnya generasi muda, diminta bersama menangkal radikalisme dan intoleran.

“Indonesia bukanlah tempat untuk paham radikal dan intoleran. Dengan melawannya, secara tidak langsung kita sudah aktif mendukung program deradikalisasi pemerintah,” tuturnya.

Masyarakat pun jangan sampai bermusuhan karena pilihan politik yang berbeda. Menurutnya, perbedaan pilihan wajar terjadi, namun yang mesti diperhatikan bagaimana menciptakan suasana harmonis di dalam perbedaan.

Sementara itu, akademisi UKSW Eko Suseno Matrutty mengungkapkan, menjelang pemilu, ekskalasi berita hoaks dan ujaran kebencian akan semakin meningkat, khususnya di media sosial. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat mampu membedakan informasi yang memuat opini dan fakta.

“Budayakan stop untuk menyebarkan berita yang tidak pasti kebenarannya. Lawan hoaks dengan memviralkan berita yang positif,” pungkasnya. (Fh/ Ul, Diskominfo Jateng)