Minimalkan Kesalahan, Kustiyartini Pilih Input Data Malam Hari

Semarang – Siapa bilang memasukkan data administrasi pengelolaan hanya bisa dilakukan di kantor. Melalui Government Resources Management System(GRMS), aktivitas input data, mulai dari perencanaan kegiatan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, maupun pengendalian kegiatan pekerjaan bisa dilakukan secara real time, di mana pun, bahkan pada hari libur.

Setidaknya itu sudah dipraktikkan Kustiyartini SE MSi, Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Beberapa waktu terakhir, dia justru lebih sering input data pada malam hari atau saat Sabtu malam.

Bukan berarti pada hari kerja Kustiyartini tak efektif menjalankan tugasnya, namun apa yang dilakukan mengingat selama jam kerja, aktivitasnya terhitung padat. Tak sedikit rekannya dari UPT atau relasi yang berkonsultasi. Padahal, dibutuhkan konsentrasi penuh untuk input data, sehingga terhindar dari kesalahan. Apalagi menyangkut administrasi keuangan.

“Kalo nginput malam hari itu lebih fokus, kalo siang hari senin sampai jumat itu kita banyak ‘iklan’. Kerjaan lain juga banyak, tamu-tamu dari 10 UPT yang konsul. Nginputnya dari rumah, bisa lebih lancar dan sambil santai, yang penting bisa revolving,” ungkapnya saat Pembukaan Pelatihan E-Penatausahaan dan E-Delivery, di Hotel MG Setos, Selasa (16/1).

Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Agung Hikmati menyampaikan, pengembangan GRMS, di antaranya E-Penatausahaan dan E-Delivery, dilakukan untuk mengintegrasikan antardata dalam proses administrasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem tersebut, pengawasan dan evaluasi pemerintahan dapat dilakukan secara real time. Baik dari perencanaan kegiatan, penganggaran keuangan, penatausahaan keuangan, maupun pengendalian kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah.

“Dengan begitu akan terwujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan penggunaan anggaran keuangan daerah. Kesalahan-kesalahan teknis administrasi keuangan dapat diminimalisasi. Tentunya, kapasitas sumber daya aparatur, khususnya pengelola keuangan, pejabat pengadaan, maupun administrator aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di provinsi pun meningkat,” bebernya.

Pada tahun ini, imbuh Agung, pemprov juga akan menerapkan sistem aplikasi E-Delivery. Tujuannya untuk pendukung kegiatan dalam memfasilitasi pembuatan kontrak pengadaan barang jasa termasuk penyediaan dokumen-dokumen pengadaan.

“Harapan kami, melalui aplikasi elektronik ini penggunaan kertas bisa ditekan. Misalnya, data yang terekam dalam aplikasi E-Penatausahaan diharapkan bisa mengurangi berkas, misalnya data pencairan anggaran yang selama ini tercatat mencapai 28.839 berkas,” ungkapnya.

Dalam pengoperasian E-Penatausahaan sepanjang 2017, diakui masih ada kendala. Salah satunya, kesalahan input dari Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Untuk itu, Agung meminta ketelitian bendahara dalam memasukkan data. Di sisi lain, penyempurnaan sistem juga terus dilakukan.

Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Slamet, meminta para BP dan BPP menyampaikan kendala maupun masukan untuk penyempurnaan sistem. Dengan begitu, tak terjadi lagi kesalahan yang berulang-ulang.

Ketua Tim GRMS Habibi Kurniawan meminta seluruh personel yang bersinggungan dengan pengoperasian sistem elektronik yang digunakan pemerintah provinsi, agar lebih teliti. Mereka mutlak menguasai pengoperasian sistem elektronik tersebut, sehingga dapat meminimalisasi human error. (Ul/ Tn, Diskominfo Jateng)