Perlindungan Fisik Saja Tak Cukup

Semarang – Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan banyaknya aplikasi, membuat ancaman keamanan informasi meningkat. Sandiman sebagai insan pengelola persandian pun dituntut kesiapan dan kemampuannya dalam menjaga keamanan informasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Sudarman SH MM, saat pembukaan kegiatan Uji Beban Kerja Jabatan Fungsional Sandiman Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, di Aula Lantai IV Kantor Diskominfo Provinsi Jateng, Rabu (10/10). Menurutnya, sekarang ini manusia seolah tak bisa hidup tanpa teknologi informasi dan komunikasi. Akibatnya, perlindungan fisik saja tak cukup.

“Butuh pengamanan berstandar pada dunia digital. Dan peran sandi dibutuhkan,” ungkap Sudarman.

Ditambahkan, SDM sandiman idealnya tersedia dalam jumlah mencukupi dan memadai. Bagaimana pun SDM merupakan salah satu tolok ukur kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas, pekerjaan dan pelayanan, utamanya yang langsung pada user dan masyarakat

Mengingat strategisnya peran sandiman, Badan Siber dan Sandi Negara selaku Pembina Persandian Nasional secara bertahap, periodik dan berkelanjutan menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan persandian melalui penetapan regulasi dan naterial pendukung persandian. Pemerintah daerah menjadi salah satu lokus peningkatan kapasitas.

“Salah satu bentuk pembinaan, dengan pengukuran beban kerja jabatan fungsional, pada PNS yang telah memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan,” tuturnya.

Dengan pengukuran beban kerja, diharapkan memotret potensi pekerjaan sandiman, mengenalkan paradigma sandiman, menggali data awal.kebutuhan sandiman, hingga mengenalkan tugas baru sandiman di era digital dan era IT discruption.

Kasi Fasilitasi Sertifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara, Rian Irawan mengungkapkan, Jawa Tengah dipilih sebagai sampling karena dianggap memiliki beban kerja yang tinggi.

“Jadi maksud dari dilaksanakannya uji beban kerja ini adalah untuk memotret pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pejabat fungsional sandiman di lapangan, jam kerja efektif dan beban kerja riilnya. Jawa Tengah kami nilai sebagai provinsi dengan tingkat beban kerja yang tinggi,” tandasnya.

Ditambahkan, kegiatan yang dilaksanakan hingga Kamis (11/10) ini diikuti 32 orang sandiman yang berasal dari kabupaten dan kota se-Jawa Tengah serta sandiman dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (Tn/Ul, Diskominfo Jateng)