Pranata Humas Dituntut Jadi Pewarta yang Baik

Semarang – Sumberdaya manusia (SDM) Pranata Humas dituntut memiliki bekal yang cukup dan memadai. Sehingga, dapat menjembatani penyampaian informasi dari pemerintah, khususnya menyangkut kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri, saat membuka Workshop Peningkatan Kompetensi dan Konversi Butir Kegiatan JFPH di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, di Ruang Rapat Gedung B Lantai 5 Setda Prov Jateng, Kamis (19/4). Diakui, pranata humas merupakan jabatan yang sangat strategis. Sebab, melalui fungsinya sebagai penyampai informasi, bisa berperan dalam menentukan wajah pemerintahan.

“Yang membentuk wajah pemerintahan atau fungsi kominfonya adalah bapak/ibu sekalian. Ini jabatan yang sangat strategis,” beber Dadang.

Dengan peran tersebut, imbuhnya, SDM pranata humas pun dituntut terus membekali dirinya dengan pembelajaran dan pengalaman. Sehingga, bisa menjadi penyampai informasi yang baik, dan tentu dengan narasi atau konsep yang bisa dimengerti masyarakat.

“Pranata humas harus mampu jadi pewarta yang baik, menyusun narasi yang hebat dan bisa dimengerti masyarakat. Maka yang sekarang mungkin masih ada masyarakat yang menganggap pemerintah tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, itu bisa dijembatani oleh bapak/ ibu sekalian, melalui penyampaian narasi yang bagus,” tegas Dadang.

Untuk kelanjutan karier pranata humas, pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait terus menyiapkan tim penilai di daerah yang mumpuni. Termasuk berkonsultasi dengan para pakar. Namun demikian, dia meminta Kementerian Kominfo terus memberikan pendampingan dan pembekalan.

Kasubdit Pembinaan Profesi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo DrsSudjatmiko MM berharap mereka yang sudah menjabat sebagai pranata humas atau calon, dapat mencermati pedoman mengenai jabatan fungsional tersebut. Melalui pencermatan pedoman, ditambah kinerja yang baik, akan menentukan karier ke depan.

Kepala Sub Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian Badan Kepegawaian Nasional Haryanah SIP MM mengakui saat ini masih ada sejumlah permasalahan dalam kepegawaian. Antara lain, masih banyak jabatan yang belum berbasis fungsi kerja organisasi, banyak jabatan yang belum dirumuskan standar kompetensinya, dan belum adanya pengukuran yang komprehensif terkait aspek kompetensi.

Karena itu dia berharap agar implementasi kompetensi diterapkan. Sehingga, kompetensi pegawai, baik teknis dan manajerial, dapat terukur secara akurat dan dapat diakui oleh organisasi. Setiap jabatan di lingkungan instansi pemerintah pun akan memiliki standar kompetensi dan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan /kerjanya. Di sisi lain, setiap PNS dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. (Ul, Diskominfo Jateng)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn