Tak Bisa Terwujud Tanpa Memulai

Semarang – Upaya mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi cerdas (smart province) terus dilakukan pemerintah provinsi. Salah satunya, melalui rintisan command centerdalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Saat Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Layanan Aduan Masyarakat Melalui Command Center, di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/10), Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri melalui Kepala Bidang e-Government Agung Hikmati menyampaikan gagasan command center merupakan salah satu upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi cerdas. Tentunya, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Jadi, di samping bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik,” bebernya.

Ditambahkan, fungsi command center untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, di mana seluruh pelayanan publik dapat diakses secara mudah dengan teknologi yang canggih. Selain itu juga mempermudah pelayanan ke dalam, yakni mendukung percepatan pengambilan keputusan.

Command center tidak sekadar menempatkan teknologi informasi atau hardware-hardware yang lain. Tetapi bagaimana prosesnya dijalankan dengan baik dan benar, dengan SOP (standard operational procedure) yang harus dibangun. Jadi nanti ketika command center difungsikan, tidak sekadar menjadi pajangan tapi bisa dilaksanakan,” terang Agung.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jateng Dra Evi Sulistyorini MM menambahkan, melalui command center, layanan aduan masyarakat, data, informasi, maupun analisis media diintegrasikan dalam satu sistem, termasuk single data sistem yang saat ini terus dibangun. Dengan begitu, diharapkan informasi disampaikan kepada masyarakat secara real time melalui berbagai kanal. Masyarakat juga bisa mengakses data maupun informasi dengan cepat, tepat, akurat, dan tuntas.

Diakui, menuju command center yang ideal memang tak mudah. Namun, pihaknya berupaya merintis dengan awalan yang difokuskan pada integrasi layanan aduan masyarakat. Tahap selanjutnya, mengintegrasikan seluruh sistem yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan selanjutnya, mengintegrasikan dengan sistem yang ada di instansi vertikal maupun kabupaten/ kota.

Kepala Diskominfo Kota Semarang Nana Storada SE MM mengapresiasi upaya pembentukan command center di Jawa Tengah, di mana layanan aduan masyarakat menjadi salah satu fokus yang diintegrasikan. Bagaimana pun komunikasi dua arah dengan masyarakat mesti terbangun.

Untuk tahap awal, ada lima hal yang mesti diperhatikan. Yakni kebijakan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, aplikasi, dan keamanan informasi. Terkait kebijakan, dia menyarankan agar smart province dimunculkan pada RPJMD dan rencana strategis di masing-masing SKPD. Hal itu sekaligus bentuk komitmen seluruh SKPD untuk membangun smart province.

Memang, kata dia, tidak mudah untuk membangun command center. Tapi keberanian untuk memulainya sangat diperlukan. Dia menunjuk contoh yang dilakukan di Kota Semarang, di mana sejak 2005 dibentuk Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). Pada 2008 layanan itu sempat terhenti karena tidak banyak masyarakat yang meresponsnya. Namun pada 2014 pihaknya kembali membentuk Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) yang kemudian menjadi Pusat Informasi Publik dengan konsep “3 in 1 Layanan Publik”, yakni untuk pengaduan, mencari informasi, dan penyediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

“Membentuknya memang tidak gampang. Tapi kalau tidak dimulai tidak bisa. Sampai sekarang pun layanan kami masih banyak kekurangan. Tapi kalau tidak dimulai jadi repot,” tegas Nana.

Sementara itu, Manager Solution PT Telkom Regional IV Jateng DIY Aji Widyo Utomo mengatakan command center bukan hal asing, tapi baru dalam organisasi. Untuk membangunnya, diperlukan beberapa persiapan mulai dari sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola, khususnya membiasakan penggunaan perangkat digital. Selanjutnya, proses pengoperasiannya melalui SOP. Kemudian membangun sarana dan prasarana pendukung, terutama software dan hardware.

“Jangan sampai yang dibangun itu tidak dibutuhkan, atau mungkin dobel. Peralatan lain yang dibutuhkan ke depan adalah video wall multi screen, CCTV dalam riangan untuk memonitor kejadian-kejadian dalam ruangan, terutama menyangkut keamanan command center karena itu sarana vital organisasi. Selain itu PABX untuk merekam kalau ada pengaduan melalui telepon atau panggilan suara,” tandasnya. (Ul, Diskominfo Jateng)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn