Wartawan Minta Diajarkan Baca APBD

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta dapat terus membangun keterbukaan informasi publik. Data yang penting bagi masyarakat, diharapkan benar-benar ditampilkan agar bisa diakses masyarakat.

“Yang perlu dibuka, perlu dibuka secara kontinyu, contohnya, hasil Musrenbang. Sehingga masyarakat bisa mengukur keberhasilan pembangunan,” ujar Redaksi Jawa Pos Radar Semarang, Ida Nurlaila, saat Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan Melalui Insan Media Massa, yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Kesambi Hijau, Jumat (31/3).

Dia juga mempertanyakan mengenai sinergi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seiring dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tidak sekadar data mentah, sebisa mungkin data yang ditampilkan dapat dibaca dan difahami masyarakat.

“Wartawan juga jarang faham membaca APBD. Karenanya, wartawan harus ikut didorong membaca data-data. Semoga mendatang kami diajarkan membaca APBD,” harap Ida.

Senada juga disampaikan Pemimpin Redaksi Solopos, Suwarmin. Dia meminta agar data-data pemprov juga dirilis. Sehingga, akan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, media massa, maupun masyarakat. Terlebih di era keterbukaan informasi publik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo Jateng, Setyo Irawan ATD MM menyampaikan, saat ini pihaknya tengah membangun pengelolaan data, khususnya data sektoral yang melibatkan seluruh OPD Pemprov Jateng, melalui program unggulan single data. Dalam hal ini, petugas PPID pembantu yang berada di setiap OPD didorong untuk memasukkan data ke sistem aplikasi single data, terutama data yang tidak dikecualikan.

“Nantinya, data-data itu bisa diakses masyarakat. Kami terus mengoyak-oyak PPID agar bisa memublikasikan data-data terkait OPD,” bebernya.

Khusus mengenai permintaan pelatihan membaca APBD, Setyo melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang dikepalai Dra Evi Sulistyorini MM, akan berupaya membantu. Tentu dengan melibatkan pihak yang berkompeten.

Pemerhati Media Massa, Sunaryo, menambahkan, PPID pembantu dituntut menjalankan perannya sebagai proxy humas OPD. Karenanya, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikannya dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah Drs Lilik Henry Ristanto MSi, mengatakan pihaknya siap membantu wartawan untuk memberikan informasi, khususnya kegiatan di Pemprov Jateng. Pihaknya mengumpulkan data dan informasi, mengolahnya menjadi berita maupun info grafis. Selanjutnya, media bisa mengakses informasi tersebut melalui berbagai media, baik media sosial, hingga website www.jatengprov.go.id. (Ul, Diskominfo Jateng)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn