Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah  Nomor 70 Tahun 2016 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah,  Bidang Statistik adalah :

Pasal 21

         (1) Bidang Statistik, merupakan unsur pelaksana di Bidang Statistik, berada di                          bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

        (2) Bidang Statistik, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang Statistik, menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1)   Bidang Statistik, terdiri atas:
  1. Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur.
  2. Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik.
(2)   Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik.
Pasal 25
(1)   Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur.
(2)   Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
  2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
  3. menyiapkan bahan penyediaan data statistik sektoral urusan ekonomi, kondisi infrastruktur;
  4. menyiapkan bahan kompilasi produk administrasi urusan ekonomi;
  5. menyiapkan bahan analisa data statistik sektoral urusan ekonomi dan infrastruktur;
  6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

(1)   Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia.
(2)   Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
  2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
  3. menyiapkan bahan penyediaan data statistik sektoral urusan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
  4. menyiapkan bahan kompilasi produk administrasi urusan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
  5. menyiapkan bahan analisa data statistik sektoral urusan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
  6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia; dan
  7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

(1)    Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik.

(2)    Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan data dan informasi;
  2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pelayanan data dan informasi;
  3. menyiapkan bahan pemantauan tema komunikasi publik lintas pemerintah daerah dan nasional;
  4. menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup pemerintah daerah dan nasional;
  5. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  6. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik, mediasi, ajudikasi non litigasi;
  7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi;
  8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.