TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

TUGAS POKOK :

“Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”

FUNGSI :

  • Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

  • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

  • Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;

  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 

UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kelas B (LPSE)

TUGAS POKOK :

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik

FUNGSI :

  • Penyusunan rencana teknis operasional di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  • Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  • Evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  • Pengelolaan ketatausahaan;
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.