IMG-20190913-WA0041

Dulu Jadi Momok, Sekarang Jadi Kaca

SEMARANG – Semakin banyak aduan, apakah menandakan pelayanan publik buruk? Belum tentu. Bisa jadi masyarakat mengadu karena semakin nyaman menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
Hal itu diakui pula oleh Kepala Seksi Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Chandra Purnama. Menurutnya, semakin banyak aduan menandakan masyarakat semakin percaya dan nyaman untuk melaporkan aduan kepada pemerintah. Sebab, aduan masyarakat dapat direspon dan diselesaikan dengan baik.
“Ini kekuatan dari word of mouth dari masyarakat yang merasa nyaman dengan melapor ke lapor gub atau SP4N. Karena setelah melapor, permasalahan mereka direspon dan diselesaikan. Maka mereka pun merekomendasikan  teman-temannya untuk melapor ke lapor gub atau SP4N,” ujarnya dalam Sosialisasi Lapor! SP4N versi 3, di Aula Lantai 4 Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jumat (13/9/2019).
Chandra menyampaikan, sejak dibentuk pada 2017, penanganan pengaduan semakin hari semakin ditingkatkan dan dikembangkan agar memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Pada 2017, sebanyak 70 aduan, namun pada 2019 aduan yang telah diselesaikan meningkat menjadi 122 aduan. Jumlah pelayanan Informasi pun meningkat dari 2017 yang hanya 509 pelayanan, pada 2019 meningkat lebih dari dua kali lipat yaitu 1.355 pelayanan.
Pencapaian dan komitmen yang semakin meningkat, imbuhnya, membuat  DPMPTSP Jateng menerima penghargaan Citra Bhakti Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah, sebagai peringkat kedua, yang diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 2017. DPMPTSP Jateng pun menjadi salah satu pilot project Pemprov Jateng bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan RSUD Tugurejo, karena dinilai memiliki penangan pengaduan yang baik dan pimpinan yang berkomitmen.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum melalui Kabid  E-Government Muhammad Agung Hikmati menyampaikan, banyaknya aduan jangan menjadi momok. Namun justru sebagai pengingat bagi instansi untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki dan meningkatkan kinerja.
“Aduan dulu menjadi momok, namun sekarang aduan menjadi ‘kaca’ bagi kita,  untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki dan meningkatkan kinerja kita,” paparnya.
Agung menambahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal itu sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan yang mudah, karena menggunakan teknologi digital. Selain itu murah tanpa adanya pungutan liar, serta adanya respon yang cepat dari pemerintah, dan akhirnya aduan masyarakat terselesaikan secara tuntas. Adanya SP4N versi 3 masyarakat Jawa Tengah semakin mudah untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, diberikan tutorial SP4N versi 3 kepada para admin pelayanan publik dari 35 kabupaten/ kota. Fasilitator dari B-Trust (Bandung Trust Advisory Group) Aji Ginanjar Nugraha pun menyampaikan versi 3.0  mengadopsi fitur
yang telah ada di versi 2.0 yang kemudian dimodifikasi lebih lanjut sehingga fitur-fitur tersebut lebih tertata, efektif, dan efisien baik dari segi penggunaannya maupun dari segi penyimpanan datanya.
“Selain mengadopsi fitur yang sudah ada, terdapat tambahan fitur baru yang lebih mengukuhkan fungsi SP4N baik sebagai sarana aspirasi dan pengaduan, maupun sebagai media sosial,” tuturnya. (Ic/ Ul, Humas Jateng)
  

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *