Jangan Main-Main Bikin Konten
SALATIGA – Pengelola media pemerintah diminta tidak main-main dalam membuat konten dan memublikasikannya. Pasalnya, media pemerintah seringkali menjadi rujukan media mainstream maupun masyarakat.
Hal itu disampaikan pengurus Bidang Pendidikan PWI Jawa Tengah Alkomari, pada Bimbingan Teknis Kontributor Berita Daerah jatengprov.go.id, di Hotel Grand Wahid Salatiga, Kamis (24/8/2023).
Diakui, di tengah merebaknya informasi di media sosial, masyarakat membutuhkan rujukan dari media mainstream, termasuk media pemerintah. Sebab, kebanyakan informasi di media sosial ridak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang lengkap, serta tanpa ada saringan.
“Sekarang banyak media mainstream yang merujuk media pemerintah. Kalau tidak lengkap, tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti sama saja menjerumuskan media-media lain,” beber Alkomari.
Dia menambahkan, ketika media pemerintah mulai jadi rujukan, pengelolanya juga harus mengikuti tuntutan pasar yang serbacepat. Sehingga, berita yang ditayangkan pun tidak basi. Namun, tetap pegang teguh prinsip penulisan, yakni akurat baik narasumber maupun informasi, berimbang, dan jelas, bisa dipertanggungjawabkan.
“Perkuat data, seperti angka kemiskinan, stunting, pertumbuhan ekonomu, kunjungan wisata, harus kuat datanya dan sesuai kompetensi. Artinya, sumber harus sesuai, jangan salah minta data. Kemudian, data itu diverifikasi, disampaikan dengan cepat dan akurat,” jelas Alkomari.
Dia menekankan kepada pengelola media pemerintah, agar tidak menjadi jurnalisme instan yang banyak mengutip media sosial. Jangan juga tergiur jurnalistik click bait yang mengedepankan konten bombastis dan sensasional. Jangan mengangkat iso normatif pemerintah karena masyarakat suka konten yang kreatif, serta menghindari konten seremonial pemerintahan.
“Event gunting pita hanya untuk laporan di internal kantor bapak ibu. Biasakan disiplin verifikasi, buat konten berbasis data, hindari konten berpotensi SARA, responsif, cepat memublikasikan informasi, serta kreatif dan inovatif,” katanya.
Fotografer nasional Sutomo menambahkan, tak hanya tulisan, keberadaan foto juga dapat menarik perhatian pembaca. Dia menekankan, foto harus bisa bercerita atau berbicara. Hal itu berlaku juga untuk fotografer pemerintah.
Karenanya, imbuh Sutomo, fotografer harus memahami foto kehumasan, selain teknik fotografi. Jangan pernah lelah berlatih untuk menajamkan intuisi.
“Tugas fotografer humas tidak hanya memotret kegiatan kantor, kemudian mengirim ke media, tapi juga menekankan komunikasi,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum menyampaikan, pengelola atau admin media pemerintah harus memiliki integritas, pengetahuan, dan talent, sehingga menjiwai pekerjaan yang dijalani. Terlebih, dalam memproduksi konten di website jatengprov.go.id.
Mengingat pentingnya konsistensi dan akurasi dalam penyampaian informasi, Riena berharap agar admin media pemerintah tidak berganti-ganti. Mereka mesti memiliki keahlian khusus, sehingga dapat optimal dalam menyampaikan informasi, termasuk potensi yang ada di wilayahnya.
“Apalagi kabupaten/ kota, terutama desa, sudah mendapat dana desa yang luar biasa. Banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, tinggal bagaimana membikin potensi desa itu viral,” tandasnya. (Ul, Diskominfo Jateng)
Save as PDF
