Informasi Pengadaan Barang Jasa Tesedia di Website, Sidang Sengketa Informasi Publik Berakhir dengan Mediasi

...

SEMARANG - Sidang sengketa informasi amtara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PPKN) sebagai Pemohon dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Termohon, dengan nomor register 066/SI/IX/2023, berakhir dengan mediasi antara kedua pihak.

Informasi tersebut tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor 009/PUTUSAN-M/KIP-JTG/1/2024.

Dalam amar putusannya, Majelis Sidang Sengketa yang dipimpin oleh Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monev, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti, menyatakan, informasi pengadaan barang jasa di tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jateng merupakan informasi yang terbuka. Ketetapan tersebut sesuai dengan Perki Nomor I Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i .

Saat memimpin sidang, Ermy menyatakan, secara prosedural, permohonan sengketa tersebut dilanjutkan ke tahap mediasi karena termohon menyatakan bahwa informasinya terbuka, dengan perlakuan tertentu terkait dengan pengecualian informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Informasi yang dimohonkan (dalam sidang sengketa informasi) pada prinsipnya sudah diberikan di jawaban keberatan informasi. Jadi, tidak terjadi asimetri informasi antara pemohon dengan termohon, terkait dengan dokumen jawab-menjawabnya," bebernya.

Ermy pun berpesan kepada pemohon informasi publik untuk lebih teliti dalam mengajukan permohonan, baik secara administratif maupun substantif, agar tidak menimbulkan ketidaksepahaman penyampaian informasi.

"Harus jelas, bahkan di antaranya adalah bentuk dokumen yang diminta. Untuk yang hardcopy, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon," katanya.


Sebelumnya, perwakilan dari Biro Hukum Setda Prov Jateng, selaku Kuasa Hukum Pihak Termohon, ZRPT Mulyono menyatakan, informasi publik yang disengketakan merupakan informasi yang bersifat terbuka.

"Sejak sidang awal (pertama), pada prinsipnya kita terbuka untuk memberikan layanan informasi yang diminta oleh pemohon. Memang belum jelas (apa) permasalahkan yang disengketakan dan kita sudah memberikan informasi yang diminta," tutur Pak Mul, sapaan akrabnya.

Ditambahkan, semua informasi publik yang bersifat terbuka, termasuk informasi tentang pengadaan barang jasa, dapat diakses melalui situs web badan publik.

"Sebetulnya dengan pemberian link yang bisa diakses, itu sudah bisa dipenuhi. Apabila ada kesulitan dalam mengakses link-nya, itu bisa dikoordinasikan," ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan dari PPKN, Anton Sumedi, menyatakan, pihaknya mengajukan permohonan sengketa informasi sebagai bentuk pengawasan masyarakat, terutama terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Terkait dengan putusan Majelis Sidang Sengketa Informasi Publik, pihaknya menyatakan sepakat dan bersedia menerima informasi publik yang disiapkan oleh PPID Pemprov Jateng dalam bentuk salinan elektronik.

Sebagai informasi, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor 009/PUTUSAN-M/KIP-JTG/1/2024, menyebutkan terdapat 65 paket pekerjaan pengadaan barang jasa yang dimohonkan oleh KPPN, terdiri dari 20 paket pekerjaan tahun 2021 dan 45 paket pekerjaan tahun 2022. Seluruh paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh tujuh SKPD Prov Jateng, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rumah Sakit Umum Daerah Prof Margono Soekarjo.

Selain pernyataan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, putusan KI Prov Jateng tersebut mewajibkan pemohon untuk menggunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salinan dokumen Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor 009/PUTUSAN-M/KIP-JTG/1/2024 dapat diunduh melalui tautan ini. (Tn/Ga, Diskominfo Jateng)


Download Materi