Standar Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Berikut kami tampilkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPlD Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


Memutuskan :







Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah nomor 360.2/2711

Layanan Informasi Publik (PPID Utama)

Layanan Informasi Publik (PPID Pembantu)

Layanan Colocation Server

Layanan Hosting

Layanan Network Complaint Handling

Layanan Kirim Terima Berita

Aduan Masyarakat Melalui LaporGub

Rekomendasi Teknis