Wujudkan Efektivitas Layanan, Seluruh OPD Prov. Jateng Didorong Segera Penuhi Kebutuhan Data Arsitektur SPBE

SURAKARTA –Setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu berkolaborasi mengenai penyusunan dan pembangunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, layanan SPBE dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mendukung peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov. Jateng, pada acara Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Surakarta, Selasa-Rabu, 25-26 Februari 2025.

Dijelaskan, pemerintah telah memiliki regulasi mengenai arsitektur SPBE, yakni Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa arsitektur SPBE Nasional adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, keamanan SPBE, dan lain-lain. Tujuannya untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

“Harapannya, dengan Perpres ini kita diminta untuk melakukan efisiensi dan efektivitas, khususnya terkait bagaimana SPBE ini dirasakan. Maka, sistem informasi atau arsitekturnya harus disiapkan betul,” ujarnya.

Lebih lanjut, penyusunan arsitektur SPBE tersebut dimulai dengan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada para admin OPD. Tujuannya memberikan pemahaman kepada mereka mengenai standarisasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan oleh setiap OPD.

“Kegiatan bimtek ini untuk peningkatan pemahaman bapak ibu mengenai kebutuhan TIK di OPD masing-masing Selain itu diharapkan bisa mewujudkan interoperabilitas data, demi peningkatan layanan publik. Ini untuk menyatukan persepsi dan pemahaman, serta langkah yang harus dilakukan bersama dalam menyusun arsitektur SPBE,” ungkap Dadang.

Dadang menekankan, Pemprov Jateng telah memiliki peta rencana SPBE periode 2024-2026 yang menekankan bahwa dasar anggaran SPBE adalah arsitektur SPBE.


“Anggaran pengadaan barang/jasa infrastruktur TIK berbasis arsitektur SPBE. Jika belum ada arsitekturnya tidak bisa membelanjakan barang-barang pengembangan TIK.

Ia berharap dengan adanya arsitektur SPBE yang diterapkan di seluruh OPD, efisiensi belanja daerah dapat terlaksana serta meningkatkan tata kelola penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dapat berdampak, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Nara Sumber dari Kementerian PAN-RB, Iksan Ramadhan, menjelaskan, Arsitektur SPBE bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga faktor penting dalam penilaian Indeks SPBE dan Reformasi Birokrasi.

“Penyusunan arsitektur yang baik akan memudahkan daerah dalam perencanaan anggaran TIK melalui mekanisme Clearance Anggaran. Dengan kata lain, OPD yang ingin mengajukan anggaran untuk pengembangan teknologi harus memahami arsitekturnya terlebih dahulu,” jelasnya

Salah seorang peserta acara, Firkan Hartanto, menuturkan, selama ini banyak aplikasi yang dibangun dan dikelola oleh instansi pemerintah ternyata memiliki kerangka proses bisnis dan output yang sama. Contohnya adalah aplikasi I-Care dan Satu Sehat di sektor pelayanan kesehatan masyarakat.

Dirinya berharap, seluruh sistem informasi yang memiliki banyak kemiripan tersebut dapat digabung menjadi sebuah sistem informasi atau aplikasi yang sama.

“Adanya bigdata, supaya tercapai efisiensi anggaran. (Berbagai) sistem informasi itu ditampung pada satu platform yang diakses bersama,” ujar karyawan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Amino Gondohutomo tersebut.

Sementara itu, peserta dari BPKAD Prov. Jateng, Mahfud Ardianto, berharap seluruh OPD Pemprov Jateng dapat menyusun standar prosedur operasi dan proses bisnis dari setiap layanan yang disediakan oleh OPD tersebut.

Sebagai informasi, Arsitektur SPBE adalah kerangka kerja yang mendefinisikan hubungan antara berbagai komponen dalam penerapan SPBE di instansi pemerintah. Arsitektur ini mencakup Arsitektur Bisnis, Layanan SPBE, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur SPBE.

Untuk mendukung penyusunan Arsitektur SPBE, Kementerian PAN RB telah membuat aplikasi SIA SPBE yang harus diaplikasikan oleh seluruh pemerintah daerah. Bahkan, setiap OPD Pemerintah Daerah dilibatkan dengan berperan sebagai petugas admin. Pelibatan tersebut diharapkan dapat membantu OPD dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi implementasi SPBE sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aplikasi SIA SPBE berfungsi untuk menyusun dan mereviu arsitektur SPBE di setiap OPD Pemprov Jateng, mengelola peta rencana SPBE untuk memastikan keberlanjutan strategi digitalisasi pemerintahan, memantau dan mengevaluasi implementasi SPBE, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pemerintahan berbasis elektronik.

Setiap petugas admin dari OPD Prov. Jateng diberi tugas untuk memasukkan data-data ke dalam aplikasi tersebut, meliputi Struktur Arsitektur SPBE, Dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup roadmap implementasi SPBE di OPD, Data Evaluasi dan Reviu Arsitektur SPBE berdasarkan pedoman yang berlaku, Dokumen Clearance SPBE sebagai dasar pelaksanaan proyek digital di OPD, serta informasi terkait layanan digital OPD, seperti aplikasi yang digunakan dan sistem yang terintegrasi.


Aplikasi SIA SPBE ini bersifat internal pemerintahan, sehingga tidak dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Meskipun begitu, keberadaan SIA SPBE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik melalui sistem pemerintahan yang terintegrasi, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan digital, serta mempermudah akses informasi terkait layanan digital OPD bagi masyarakat (Yg/Tn, Diskominfo Jateng).