Capai Indeks SPBE Tertinggi, Pemprov Kaltim Studi Tiru Kolaboratif ke Diskominfo Jateng

SEMARANG - Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Digital Goverment Award sebagai provinsi dengan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi se- Indonesia, menarik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berkunjung.
Sebanyak 51 orang Tim Asessor SPBE Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur melakukan Studi Tiru Kolaboratif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Edi Hermawanto Noor mengatakan, studi tiru kolaboratif ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SPBE yang telah dilakukan oleh Pemprov Jateng, sekaligus metode pengumpulan bukti dukung dalam penilaian SPBE yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Yang kami lihat, dari awal penilaian SPBE ini (Tahun 2017) Pemprov Jateng telah mendapatkan peringkat pertama, ini kan luar biasa,” ujar Edi di ruang Fiber Optik Lt IV Diskominfo, Kamis (7/11/2024).
Edi berharap, studi kolaboratif ini dapat menjadi bekal bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan indeks SPBE.

Kepala Bidang e-Government Diskominfo Prov Jateng Iswahyudi mengatakan, kolaborasi antarstake holder merupakan kunci dalam suksesnya implementasi SPBE, termasuk dalam pengumpulan bukti dukung untuk pemenuhan indeks SPBE.
“Kunci Pemprov Jateng untuk memperoleh nilai SPBE tertinggi sebenarnya cuma satu, yakni kolaborasi, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi Diskominfo dengan Biro Organisasi, Inspektorat dan dinas lainnya yang terkait dalam indikator SPBE itu mutlak dilakukan,” terang Iswahyudi.

Dikatakannya, sebelum tahun 2021, disparitas nilai SPBE antarkabupaten/kota sangat tinggi. Menurut Iswahyudi, hal tersebut karena karena kurangnya kemampuan untuk menyajikan data dukung dalam bentuk narasi dan dokumen yang lengkap.
“Akhirnya kita koordinasikan, kita kumpulkan bersama. Bahkan kita seragamkan bagaimana cara menjawab dan mengisi indikatornya, agar tim penilai SPBE dapat mudah menilainya,” terangnya.
Melalui upaya tersebut, lanjutnya, nilai SPBE rata-rata untuk Jawa Tengah semakin meningkat.

Iswahyudi menerangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memulai digitalisasi melalui penerapan sistem informasi manajemen terintegrasi pada tahun 2013, sebelum adanya penilaian SPBE.
Dimulai sejak saat itu hingga sekarang, lanjut Iswahyudi, Pemprov Jateng telah menggulirkan berbagai inovasi layanan masyarakat berbasis digital, mulai dari LaporGub yang dibangun pada tahun 2014, aplikasi perizinan online, pembentukan tim CSIRT atau Computer Security Incident Response Team pada tahun 2020, Tata Praja yang mewadahi aplikasi persuratan, inovasi internet desa, inovasi tele medicine, hingga pembangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.
“Seluruh inovasi tersebut merupakan wujud tanggungjawab dalam melayani masyarakat dengan cepat, murah dan tuntas,” pungkasnya.

Penulis: WH/DiskominfoJtg