FGD Sistem Keamanan Informasi 2022

Pemprov Jateng Tekankan Pentingnya Keamanan Informasi dan Komunikasi Sandi Daerah

SOLO – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya keamanan informasi dan komunikasi sandi antardaerah di instansi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jateng Riena Retnaningrum melalui Sekretaris Diskominfo Hermoyo Widodo mengatakan, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi adalah hal penting.

Oleh karenanya, diselenggarakanlah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Draft Rancangan Peraturan Gubernur Sistem Manajemen Keamanan Informasi Diskominfo Kabupaten / Kota pada Bakorlin II.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan masukan dan feedback bagi Diskominfo kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah demi suksesnya pembangunan, khususnya di Jawa Tengah,” kata Hermoyo dalam sambutannya, di Solo, Kamis (24/3/2022).

Menurutnya, keamanan informasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan layanan teknologi informasi pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, instansi tersebut wajib menjaga kepercayaan masyarakat.

“Persandian memiliki peran yang sangat kompleks dan berat. Keamanan informasi menjadi aspek penting mengingat akibat bocornya informasi strategis akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dan terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai bidang,” imbuhnya.

Dia menuturkan, kekuatan kemananan informasi dapat dikontrol menggunakan sistem manajemen keamanan informasi, yang berfungsi untuk mengatur dan mengoperasikan keamanan sistem informasi agar dapat digunakan sesuai dengan prosedur.

Adapun, keberadaan dokumen kebijakan keamanan merupakan sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi guna melindungi aset informasi penting.

“Dokumen ini secara prinsip berisi berbagai pedoman atau standar dalam rangka melindungi aset informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Dwi Hasmanto mengatakan, di era digital ini banyak sekali serangan siber. Khususnya di Jateng. Dengan begitu, diperlukan pengelolaan yang bisa dipercaya dan akuntabel.

“Kita butuh regulasi yang mantap dan tegas. Ini masa adaptasi yang tadinya era transaksi serba manual, sekarang era digital. Secara tak sadar big data, jadi data penting,” katanya.

 Save as PDF

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.